Ketika Pemimpin (Lupa) Turun ke Bawah

Oleh : Efriyandi Junmaisal, ST


Tulisan ini didedikasikan kepada korban longsor Banjarnegara, Jember, dan korban banjir di Batam serta korban alam lainnya yang mengawali tahun 2006 lalu serta masukan bagi Wali kota Batam yang baru dilantik agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama.


Kita kilas balik terlebih dahulu beberapa kejadian yang terjadi mengawali tahun 2006 lalu, kejadian-kejadian tersebut sudah menelan ratusan jiwa, baik itu nasional maupun lokal Batam sendiri. Dimulai dari banjir bandang di Banjarnegara yang sampai saat ini menelan korban ratusan meninggal dan ribuan yang menderita luka-luka, lalu banjir longsor di Jember yang menelan korban sama banyaknya, sedangkan bencana alam yang terjadi di Batam baru-baru ini yaitu banjir yang melanda dibeberapa daerah sehingga menghambat warga yang beraktivitas pun ada korban bahkan kerugian materiil juga dialami warga.

Walau dikatakan semua kejadian diatas adalah kejadian alam, namun semua murni disebabkan oleh ulah manusia, karena alam yang diciptakan sebelumnya tidak membuat ulah, bahkan memberikan nilai manfaat bagi warga yang tinggal disekitarnya. Salah satu hasil investigasi sebuah stasiun televisi dalam suatu tayangannya terlihat hutan banyak ditebang tanpa ada upaya reboisasi.

Namun walau disebabkan oleh ulah manusia, faktor utama penyebab dari semua kejadian tersebut adalah ketika para pemimpin lupa turun ke bawah, yang cukup menunggu laporan dari bawahannya. Memang ada yang langsung turun, namun intensitasnya bisa dikatakan kurang, bahkan diadakan sekali dalam jangka waktu tertentu.

Saat ini sistem kepemimpinan kurang optimal berjalan, apakah ilmu kepemimpinan belum didapat atau karena dimanja oleh fasilitas yang dimiliki. Ada asisten, ajudan, ada staf ahli, dan lain sebagainya. Walau pemimpin tersebut dibantu dengan asisten-asisten yang kompeten, namun bukanlah menjadi penghalang bila sang pemimpin mau bekerja ke bawah, melihat fakta langsung ke bawah adalah suatu langkah yang tidak salah. Langkah ini juga sangat efektif membuat para asisten tersebut tidak akan main-main lagi dalam membuat laporan, apalagi kalau laporannya tidak benar maka sang asisten bisa dipecat dari jabatannya.

Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa banyak asisten atau lainnya bisa membuat laporan fiktif, ada beberapa faktor yang memicu hal tersebut diantaranya :

Masa-masa Koalisi
Saat ini tampuk kepemimpinan memang dipimpin oleh satu orang, namun berhasilnya dia menjadi orang nomor satu tiada lain karena faktor dukungan beberapa partai. Saat ini baik ditingkat nasional, propinsi sampai daerah tidak ada calon yang memimpin hanya diusung satu partai tapi lebih dari satu, yang inilah dinamakan koalisi. Kejadian-kejadian yang terjadi ini bisa dimungkinkan karena koalisi-koalisi partai tadi, sehingga ada celah untuk saling menjatuhkan dan membuat hasil laporan sekadar ABS (asal bos senang). Adanya praktek koalisi berarti adanya pembagian jatah jabatan, nah pembagian jatah jabatan ini dimungkinkan adanya suatu konspirasi terselubung, apalagi kalau konspirasi tersebut mengkambinghitamkan pemimpin. Kalau partai koalisi tidak senang, bisa jadi ditahun yang berjalan mereka akan menarik dukungan. Kalaulah partai pendukung kemudian menarik dukungan alih-alih kabinet di reshuffle, sedemikian parahnya maka keefektifan roda pemerintahan lambat laun akan hilang. Ditahapan ini kerap akan terjadi saling tidak percaya pasca adanya reshuffle tadi.

Masa Budaya Korupsi
Hal hal lain yang memungkinkan terjadi ketimpangan pola kepemimpinan adalah karena masih adanya budaya korupsi yang mengakar, sehingga banyak laporan-laporan yang dibuat hanya/bila ada uang “makan”, kalau tak ada tugas tetap jalan tapi laporan dibuat fiktif. Kalau ada tugas pun, bahkan ditambah dengan uang jalan masih banyak juga laporan dibuat fiktif. Memang ada gerakan pemberantasan korupsi, namun sang pemain pun sudah lihai untuk memainkan perannya agar tidak tercium oleh KPK atau kepolisian. Nantinya ditahapan ini akan banyak agenda-agenda yang memboroskan uang tanpa ada kesesuaian dengan jadual yang dibuat, sehingga anggaran yang sudah dibuat pun masih bisa diperbaiki agar agenda “siluman” bisa diterbitkan.

Faktor-faktor tersebut hendaknya nanti harus diwaspadai oleh Walikota Batam ke depannya, karena bila tidak diwaspadai sangat mungkin akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang akan membuat runtuh roda pemerintahan, dan bila ini terjadi akan membuat massa diluar pendukung akan memanfaatkan untuk menjatuhkan sang Walikota.

Ada beberapa solusi dalam kesempatan ini penulis tawarkan kepada Walikota Batam yang insyaAllah bisa dijadikan langkah-langkah penanggulangan dan yang paling penting agar menyentuh kembali hati para pemimpin agar tidak lupa turun ke bawah, diantaranya :
1. Seorang pemimpin harus tahu apa yang dipimpinnya, siapa bawahannya, apa yang menjadi komitmen dan tugasnya.
2. Tidak ada salahnya jika seorang pemimpin mau “hitam berjelaga” hanya karena sayang kepada warganya, menerapkan sistem reserse kepolisian dalam sidaknya, artinya pemimpin tersebut kalau sedang sidak tak perlu memakai baju dinas dengan ada tanda walikota didadanya, tapi bisa saja berpakaian lain yang tidak membuat warga tahu yang dihadapinya adalah pemimpin daerah.
3. Tidak terlena akan fasilitas yang disandang, karena fasilitas yang ada tidak harus mematikan jiwa keidealisan, mungkin dahulu sebelum jadi walikota dia menjadi aktivis, sering berbaur dengan masyarakat, ikut demo, orasi, dsb. Nah, jiwa ini jangan hilang saat sudah duduk dikursi empuk.
4. Mau berkorban apa saja untuk menegakkan kebenaran, bahkan jabatan & jiwa pun menjadi taruhannya, bahkan tidak harus menunggu bawahannya yang dulu menjadi korban. Memang jarang ditemui saat ini seorang pemimpin mau meninggalkan jabatannya kalau dia gagal, apalagi mengorbani jiwanya yang kalau dia pahami betul bahwa langkah tersebut merupakan langkah syahid dijalan Allah SWT, seperti cerita-cerita yang sering tampil ditelevisi, seorang komandan perang maju kehadapan bersama anak buahnya untuk bertempur
5. Positive thinking boleh diterapkan. Namun, silahkan saja pemimpin mengecek kebenaran laporan tersebut, apakah sudah tepat, cara ini jangan ketahuan oleh sang pembuat laporan, hal ini manfaatnya agar orang-orang yang ada disekeliling kita untuk membuat laporan lebih real lagi.
6. Setelah itu semua dilakukan, buatlah gebrakan-gebrakan yang akan membuat roda pemerintahan stabil, keseimbangan keuangan dengan daya dobrak juga harus diperhitungkan, buatlah kerja dengan skala prioritas, tidak melewati batas kemampuan, menempatkan segala pola kerja pada tempatnya, tidak hanya harus seimbang perhatiannya, karena walau perhatiannya seimbang tapi tidak melihat skala prioritas belum tentu pemerintahan bisa dikatakan berhasil dimata rakyat.

Yang paling penting solusi dari semua masalah itu adalah factor atau kunci utamanya yaitu agar para pemimpin jangan malu-malu untuk turun ke bawah, melihat rakyatnya langsung tanpa harus terus mengandalkan laporan dari bawahannya. Kesadaran yang timbul dari lubuk hati bahwa dirinya dipilih oleh rakyat semoga bisa mengalahkan kemalasan duduk dikursi empuk, tidak menunggu rakyat ditimpa kesusahan terlebih dahulu, tapi mencari solusi sebelum ada insiden yang menelan korban dan kerugian material. Perilaku ini sebenarnya sudah dilakukan zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, dimana pernah sahabat Umar Ra, yang saat itu menjabat sebagai Aamirul Mukminin keliling melihat kondisi rakyatnya, sehingga dikisah itu dia melihat ada rakyatnya menderita kelaparan, lalu diberikannya apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya yang susah tersebut.

Semoga kualitas kepemimpinan walikota kita sekarang lebih baik seperti apa yang diharapkan dari tulisan diatas. Semoga !!!




Efriyandi Junmaisal, ST
Trainer BAC Learning Centre